Istilah diskresi sangat erat kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabar publik tertentu. Istilah diskresi sendiri lebih banyak dikenal dalam hukum administrasi Negara, dimana dalam hukum administrasi negara sendiri istilah diskresi erat kaitannya dengan pembuatan kebijakan oleh pejabat publik.

Secara etimologis istilah Diskresi berasal dari bahasa Inggris yakni “Discretion”. Menurut Kamus Inggris – Indonesia karangan John M. Echols dan Hasan Shadily, istilah Discretion berarti “kebijaksanaan, keleluasaan”, dan Discretionary yang berari “kebebasan untuk menentukan atau memilih.[1] Sedangkan Istilah yang banyak digunakan dalam hukum administrasi Negara sendiri adalah Freis Ermessen yang mempunyai arti yang sepadan dengan istilah Discretion. Istilah Freis Ermessen sendiri berasal dari bahasa Jerman, yang berarti “kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri.[2] Dalam hukum administrasi Negara, istilah Freis Ermessen digunakan dalam pembuatan kebijaksanaan, yakni badan atau pejabat tata usaha Negara yang merumuskan kebijaksanaannya dalam berbagai bentuk seperti peraturan, pedoman, pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.[3] Sedangkan kebijaksanaan ini dibuat

Menurut Thomas J. Aaron , Discretion diartikan, “discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement or conscience, and its use is more on idea of morals than law”. Berdasarkan pendapat tersebut jelas bahwa dalam diskresi yang dikedepankan adalah pertimbangan moral di atas pertimbangan hukum. Hal ini sejalan dengan pengertian Fries Ermessen dalam hukum administrasi yang digunakan dalam pembuatan kebijaksanaan.

Menurut Erlyn Indarti, terdapat delapan unsur yang terkandung dalam pengertian diskresi, yakni:[4]

  • Kemerdekaan
  • Otoritas atau kewenangan
  • Kebijaksanaan
  • Pilihan
  • Keputusan
  • Tindakan
  • Ketetapan
  • Tanggung jawab

Sedangkan istilah “diskresi” sendiri menurut Erlyn Indarti adalah:[5]

Kemerdekaan dan/atau otoritas (seseorang / sekelompok orang / suatu institusi) untuk secara bijaksana dan dengan penuh pertimbangan menetapkan pilihan dalam hal membuat keputusan dan/ atau mengambil tindakan (tertentu) yang dipandang paling tepat.

Dari berbagai istilah diskresi sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada dasarnya diskresi adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dimaksud di sini merupakan suatu proses panjang yang memerlukan kebijaksanaan, kehati-hatian yang berpijak pada tingkat intelektualitas yang memadai.[6] Secara sederhana diskresi dapat dipahami sebagai kemerdekaan dalam menafsirkan hukum untuk membuat suatu keputusan dan mengambil tindakan yang tepat.[7] Mengenai penggunaan diskresi sendiri, baik oleh aparat penegak hukum, para ilmuan hukum, dan lain sebagainya sangat terkait dengan paradigma yang diyakininya. Hal ini dikarenakan masing-masing paradigma mempunyai karakteristik sendiri dalam memaknai hukum.


[1] John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), hlm.185-186

[2] Sadjiono, Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Laksbang Press, 2008), hlm 86

[3] Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 152

[4] Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, 4 November 2010, hlm. 39

[5] Loc.cit

[6] Loc.cit

[7] Ibid, hlm. 40