Harga bahan bakar minyak saat ini menjadi persoalan yang krusial di berbagai Negara, termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar negara-negara di dunia masih bergantung kepada bahan bakar minyak sebagai sumber energi utama. Padahal bahan bakar minyak yang berasal dari minyak bumi merupakan sumber daya alam yang proses pembaharuannya berlangsung sangat lama dan jumlahnya pun terbatas. Apabila minyak bumi dieksploitasi secara besar-besaran dan terus menerus, maka lambat laun minyak bumi akan habis.

Harga minyak bumi saat ini cendrung fluktuatif. Hal ini selain dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran, harga minyak bumi juga dipengaruhi oleh stabilitas politik di kawasan Negara-negara penghasil minyak seperti di timur tengah. Ketidak stabilan kodisi politik di timur tengah dan faktor permintaan yang tidak sebanding dengan penawaran akan menyebabkan harga minyak bumi menjadi naik. Dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak ini tentunya akan sangat berpengaruh bagi negara-negara pengkonsumsi minyak, tidak terkecuali Indonesia yang saat ini juga mengandalkan bahan bakar minyak sebagai sumber energi utama.

Pada sekitar akhir bulan Maret 2012 lalu, rakyat Indonesia dihebohkan dengan usulan pemerintah untuk melakukan perubahan APBN yang menghendaki agar harga bahan bakar minyak bersudsidi dinaikan. Pemerintah menghendaki agar harga bahan bakar minyak bersubsidi terutama premium dinaikan dari Rp 4.500,- per liter menjadi Rp 6.000,- per liter. Kabar tentang akan dinaikannya harga bahan bakar minyak bersudsidi ini telah menimbulkan berbagai opini dalam masyarakat. ada yang menerima, namun banyak pula masyarakat yang keberatan jika harga bahan bakar minyak bersubsidi ini dinaikan. Bagi masyarakat kalangan menengah ke atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dapat diterima, tetapi bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah banyak yang tidak menyetujui hal tersebut. hal ini dikarenakan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak akan meluas ke segala bidang, terutama bidang ekonomi. Dampak utama dari kenaikan harga bahan bakar minyak adalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Apabila kenaikan harga kebutuhan pokok ini tidak diikuti dengan peningkatan jumlah pendapatan, maka tentunya akan semakin banyak rakyat miskin di Indonesia.

Rencana pemerintah untuk menaikan  harga bahan bakar minyak bersubsidi ini direspon oleh kalangan mahasiswa dengan mengadakan aksi-aksi demonstrasi. Banyak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengadakan aksi demonstrasi untuk menolak rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kalangan mahasiswa menganggap kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Padahal saat ini kehidupan rakyat Indonesia cenderung masih jauh dari sejahtera.

Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di berbagai daerah ini dilakukan dengan berbagai cara. Ada mahasiswa yang melakukannya dengan aksi damai, namun ada juga aksi demonstrasi mahasiswa yang berujung anarkhis. Tidak jarang para pendemo yang melakukan aksi anarkhis justru merusak fasilitas publik yang dibiayai dengan uang rakyat yang berasal dari hasil pungutan pajak. Aksi demonstrasi mahasiswa yang anarkhis ini memang patut disayangkan. Karena aksi demonstarsi yang anarkhis ini tentunya akan mencoreng wajah demokrasi di Indonesia. Salah satu contoh kasus domnstrasi anarkhis untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi adalah yang terjadi di Makasar pada tanggal 28 Maret 2012. Mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi ketika itu melakukan perusakan terhadap pos polisi di Jalan Sultan Alauddin, makasar dan Markas Polsek Rappocini, Makasar.[1]

Demonstrasi dan kebebasan berpendapat merupakan warna dalam kehidupan demokrasi. Sehingga aksi-aksi demonstrasi ini tidak dapat dihindari di era demokrasi seperti saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, sehingga aksi-aksi demonstrasi massa di Indonesia tidak dilarang. Namun tidak jarang aksi-aksi demonstrasi ini berujung pada anarkhisme. Banyak faktor yang menyebabkan tindakan anarkis dari para pendemo yang turun ke jalan dalam menyuarakan aksinya. Selain kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, faktor-faktor lain diantaranya adalah adanya provokator yang memprovokasi para demonstran untuk melakukan aksi anarkhis, tindakan represif aparat kepolisian untuk membubarkan demonstrasi, dan lain sebagainnya. Disinilah kiranya penegakkan hukum perlu dilakukan dengan hati-hati.

Pada dasarnya kebebasan berpendapat telah di akui sebagai hak dari setiap warga negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), tepatnya dalam pasal 28 huruf E. Selain itu ada undang-undang yang mengatur mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yakni Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum mengakui bahwa kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah merupakan hak setiap warga Negara. Hal ini merupakan perwujudan hak dan tanggung jawab dalam berdemokrasi. Namun hak kebebasan untuk menyatakan pendapat ini juga harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum telah diatur bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya secara bebas, dan berhak mendapat perlindungan untuk mengemukakan pmikiran-pemikirannya. Namun dalam undang-undang ini juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin mengemukakan pendapat serta pemikirannya. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 6 Undang- Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam pasal ini disebutkan bahwa tanggung jawab dari setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum  diantaranya adalah:

  • menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
  • menghomati aturan-aturan moral yang diakui umum;
  • mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • menjaga dan menghomati keamanan dan ketertiban umum; dan
  • menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan pasal 6 tersebut terlihat bahwa kebebasan untuk menyampaikan pendapat, termasuk dengan cara melakukan unjuk rasa dan demonstrasi bukanlah kebebasan yang tanpa batas, tetapi ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam kasus-kasus demonstrasi anarkhis yang terjadi untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada sekitar akhir bulan Maret 2012, dapat dikategorikan sebagai tidakan yang tidak bertanggung jawab. Kendati undang-undang telah mengatur mengenai cara penyampaian pendapat di muka umum yang diperkuat dengan berbagai sanksi, namun pada kenyataannya aksi-aksi demonstrasi anarkhis seperti yang terjadi pada sekitar akhir bulan Maret 2012 tetap saja terjadi.

Aksi massa dalam jumlah besar memang rentan menimbulkan tindakan anarki. Massa dengan jumlah yang banyak akan lebih mudah tersulut emosi, sehingga tindakan-tindakan anarkhis akan dengan mudah terjadi. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kondisi psikologis massa yang cenderung menjadi lebih berani apabila berada dalam suatu kelompok atau satu gerombolan. Oleh karenanya memang persoalan penegakkan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi aksi massa yang anarkhis. Perlu pembinaan dari seluruh elemen masyarakat, terutama aparat penegak hukum untuk selalu menjaga diri dari tindakan-tindakan anarkhis yang justru akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Dalam aksi-aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkhis, memang tidak semuanya merupakan tindakan kriminal. Hal ini tergantung dari konteks permasalahan yang memicu aksi anarkhis tersebut. dalam keadaan tertentu, bisa saja aksi anarkhis justru dipicu karena usaha untuk melakukan pembelaan diri. Misalnya karena langkah persuasif dari aparat kepolisian yang berusaha membubarkan demonstrasi. Dalam keadaan seperti ini, maka mau tidak mau para demonstran harus melakukan tindaka-tindakan untuk melindungi dirinya. Tetapi memang banyak juga aksi-aksi anarkhis dari para demonstran yang merupakan tindakan kriminal. Misalnya adalah pada demonstrasi untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dengan melakukan tindakan penyanderaan mobil tangki bahan bakar minyak. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan criminal dan perlu untuk ditangani secara hukum.


[1] Ismoko Widjaya, Polda: Demo Anarki Makassar Tindakan Kriminal, berita dalam http://www.vivanews.com (diakses tanggal 5 Maret 2012)).